WhatsApp Icon

Ketua BAZNAS Jambi Minta Kemendagri Tinjau Ulang Status Zakat: Bukan Urusan Absolut Keagamaan, Hambat Pergub Optimalisasi Zakat

16/10/2026  |  Penulis: Humas BAZNAS jambi

Bagikan:URL telah tercopy
Ketua BAZNAS Jambi Minta Kemendagri Tinjau Ulang Status Zakat: Bukan Urusan Absolut Keagamaan, Hambat Pergub Optimalisasi Zakat

Dokumentasi BAZNAS Provinsi Jambi

Ketua BAZNAS Provinsi Jambi menyampaikan aspirasi dalam RAKORNAS BAZNAS se-Indonesia.

 

JAKARTA — Dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) BAZNAS se-Indonesia, Ketua BAZNAS Provinsi Jambi menyampaikan aspirasi penting sekaligus mendesak agar Kementerian Dalam Negeri meninjau ulang pemaknaan yang menempatkan zakat sebagai urusan pemerintahan absolut keagamaan. Penafsiran ini dinilai menjadi penghambat penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Optimalisasi Pengelolaan Zakat di daerah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada melambatnya pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

 

Perlu dipahami, zakat adalah ibadah khusus umat Islam yang tidak berlaku dan tidak diberlakukan bagi agama lain. Sifatnya memang urusan ibadah syariat, namun aspek pengelolaan, administrasi, transparansi, dan pendayagunaannya adalah urusan pemerintahan yang bersifat umum, bukan bagian dari substansi ajaran agama itu sendiri.

 

Faktanya, beberapa provinsi di Indonesia telah lebih dulu menerbitkan Pergub tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, dan berjalan dengan baik tanpa mengganggu urusan syariat agama. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat dapat diatur oleh pemerintah daerah selama muatannya menyangkut aspek operasional dan pelayanan, bukan ketentuan hukum Islam itu sendiri.

 

Pesan mendalam dari Syeikh Mutawali asy-Sya'rawi turut menguatkan urgensi hal ini:

 

> "Jika sebuah negara mayoritas penduduknya Muslim dengan angka kemiskinan yang tinggi, ketahuilah bahwa orang kaya di sana merampas hak mereka."

 

 

 

Zakat adalah hak yang wajib disalurkan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Jika regulasi daerah terhambat, maka saluran penyaluran hak tersebut menjadi tersendat, dan semakin lama kesenjangan terjaga.

 

"Kami tidak mengatur bagaimana tata cara beribadah zakat itu sendiri. Yang kami butuhkan adalah landasan hukum daerah agar pengelolaan zakat lebih teratur, terpercaya, dan jangkauannya semakin luas ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Adanya Pergub di beberapa daerah membuktikan hal ini bisa dilakukan. Kami harap Kemendagri dapat memberikan kejelasan, sehingga seluruh provinsi dapat melangkah sama untuk memastikan hak mustahik benar-benar sampai ke tangan mereka," tegas Ketua BAZNAS Provinsi Jambi.

 

Mengingat kesadaran zakat di Provinsi masih sangat rendah sementara potensi zakat di Provinsi Jambi Rp3,1 triliun per tahun, saat ini angka masih sangat kecil sementara kebutuhan masyarakat fakir miskin yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Provinsi Jambi sangat besar. Jika pengumpulan besar maka sebaran untuk menurunkan derita fakir miskin juga besar. Kondisi ini juga akan berdampak pada masa depan agama dan negara.

 

Diharapkan Kementerian Dalam Negeri segera memberikan kejelasan dan peninjauan ulang, sehingga seluruh provinsi di Indonesia dapat menerbitkan Pergub Optimalisasi Zakat tanpa keraguan hukum, dan potensi besar dana zakat dapat benar-benar terkelola secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Bagikan:URL telah tercopy

Berita Lainnya

Info Rekening Zakat

Info Rekening Zakat

Tunaikan zakat Anda melalui rekening resmi BAZNAS Prov. Jambi.

Lihat Daftar Rekening →