BAZNAS Perkuat Pengelolaan Zakat Nasional Melalui Rakorda Se-Provinsi Jambi 2025

Jambi, 13 Oktober 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BAZNAS se-Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat”. Kegiatan ini menghadirkan Hj. Saidah Sakwan, M.A., Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia, sebagai narasumber utama dalam agenda penguatan kapasitas dan sinergi kelembagaan zakat di daerah.

Dalam paparannya, Hj. Saidah Sakwan menekankan pentingnya empat aspek strategis dalam meningkatkan pengelolaan zakat nasional, yaitu penguatan kelembagaan, SDM, infrastruktur teknologi, dan jaringan kolaborasi.

Pertama, penguatan kelembagaan menjadi langkah utama untuk memantapkan posisi BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat serta mengentaskan kemiskinan melalui tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel.

Kedua, penguatan sumber daya manusia (SDM) baik di tingkat pimpinan maupun pelaksana. Hj. Saidah menegaskan bahwa SDM amil merupakan tulang punggung pengelolaan zakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta inovasi para amil menjadi faktor penentu keberhasilan BAZNAS dalam mencapai visi dan misinya.

Ketiga, penguatan infrastruktur dan teknologi juga menjadi fokus utama di era digital 4.0. Modernisasi dan digitalisasi sistem pengelolaan zakat, baik dari sisi hardware maupun software, dinilai sangat penting untuk menciptakan daya saing dan nilai tambah dalam pelayanan zakat kepada masyarakat.

Keempat, penguatan jaringan melalui kolaborasi multipihak. BAZNAS mendorong terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan kedutaan besar Indonesia, serta memperluas jejaring amil, muzzaki, dan mustahik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui Rakorda ini, BAZNAS Provinsi Jambi bersama seluruh BAZNAS kabupaten/kota diharapkan semakin solid dalam memperkuat sinergi pengelolaan zakat yang berdaya guna dan berkeadilan.